Polri Jangan Mau Dipolitisasi Pengawalan Capres

Jakarta, HanTer – Berbagai kalangan menilai, Polri telah terjebak politisasi dalam mengamankan Capres atau Cawapres tertentu. Pengawalan dan pengamanan terhadap Capres tertentu terkesan berlebihan. Pasalnya, penetapan Capres dan Cawapres belum dilakukan oleh KPU.

Capres Joko Widodo (Jokowi) yang diusung PDIP, memang tampak beberapa kali terlihat dikawal dan diamankan oleh anggota Brimob asal Polda setempat saat ia jadi juru kampanye. Bahkan, penambahan pengawalan itu terkesan bahwa Jokowi melakukan pencitraan seolah-olah ada potensi ancaman terhadap dirinya.

Situasi ini jelas mengangkat citra Jokowi sebagai pihak yang terancam atau terdzolimi. Sumber internal PDIP menyebutkan, wajar saja Jokowi dikawal pasukan keamanan. Bahkan, jumlahnya ditambah dari 8 pengawal Brimob menjadi 12 pasukan. Pasalnya, semakin tinggi peluang menuju RI 1, semakin banyak lawan-lawan politik yang tidak suka.

“Dia aset partai. Ibaratnya berlian yang harus dijaga. Karena banyak orang yang “mengincarnya”, bahkan mengancamnya.” Sebagai warga negara yang wajib dilindungi, partai punya hak untuk menambah pengaman terhadap Capresnya,” jelas sumber partai moncong putih yang tengah konsolidasi strategi pengamanan Capres Jokowi di Bandung tersebut.

Bahkan, kata sumber itu lagi, ancaman tersebut bukan lagi sekadar psywar tapi sudah menjadi ancaman nyata. “Situasi Pemilu Pileg dan Pilpres saat ini sangat rawan. Tak cuma bantuan dari polisi, kami juga mengerahkan Satgas-satgas yang menyamar dengan tugas-tugas khusus dalam pengamanan. Baik itu intelijen atau pengawalan fisik,” urainya.

Namun, soal  pengamanan dan pengawalan ini, jauh-jauh hari Kapolri Jenderal Sutarman sudah memerintahkan jajarannya untuk mengamankan Capres dan Cawapres yang sudah dideklarasikan partai politik. Sutarman menegaskan bahwa  pengawalan ini merupakan tanggungjawab pihaknya dalam mengamankan masyarakat Indonesia dari berbagai ancaman.(dm)