Haruskan, Biaya Parpol Sepenuhnya Ditanggung Negara?

Jakarta, HanTer – Prof. Ramlan Surbakti, akademisi dari Universitas Airlangga meminta partai politik (Parpol) transparan dalam mengeluarkan data kampanyenya, termasuk juga data mengenai pemasukan partai. Hal ini untuk mencegah digunakannya dana bantuan sosial (bansos) yang fiktif, yang akhirnya masuk ke partai politik dengan berbagai macam cara dan modus.

Menurut Ramlan, Parpol masih dibutuhkan, untuk mencegah carut marutnya dunia politik. Sebab, tugas utama parpol adalah melakukan pengkaderan, serta merumuskan alternatif kebijakan pada publik.

Ada beberapa macam jenis parpol di dunia yaitu partai massa, memungut iuran dari anggota, partai elite internal, menerima dana dari iuran anggotanya yang duduk di DPR, DPRD maupun eksekutif, partai elite eksternal, dan partai Kartal.

“Partai elite eksternal, contohnya adalah di Italia, partai pimpinan Silvio Berlusconi, seluruh pengeluaran partai disokong oleh mantan Perdana Menteri Italia itu,” kata Ramlan.

Partai Kartal, tambah Ramlan juga ada di luar negeri, partai ini dimiliki pemilik modal atau pengusaha, namun iurannya diketahui secara resmi dan legal. Indonesia tidak mengenal partai yang memungut iuran dari konstituennya, jadi wajar saja jika parpol merasa tidak perlu berhutang budi pada rakyat.

“Karena itu pengeluaran uangnya harus diatur,” jelas Ramlan.

Sementara itu Ketua Litbang Partai Golkar, Indra Pilliang mengakui, memang susah mengelola partai di Indonesia, apalagi itu menyangkut transparansi pendapatan dana partai.

“Karena itu harus jelas, boleh atau tidak pendapatan partai itu berasal dari negara, apakah caleg yang maju juga dibiayai oleh negara atau tidak, toh ini sudah dilakukan di luar negeri,” kata Indra.

Jika tidak tegas, tambah Indra, maka partai dan caleg selamanya akan mengandalkan dana dari pihak ketiga, bahkan bisa jadi menilap dana bantuan sosial, yang cenderung naik menjelang Pemilu.

Sebelumnya, dua lembaga yaitu Institute for Strategic Initiatives (ISI) dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel) yang bermarkas di Sulawesi Selatan, mengeluarkan hasil riset mereka. Kopel mengeluarkan hasil riset mereka pada Agustus 2013- menjelang Pemilu Legislatif, yang intinya adalah terjadi ketidakseimbangan dalam pendapatan partai dan pengeluaran partai, baik dalam jangka waktu tahunan maupun setiap lima tahun.

Sementara ISI pada kurun waktu sama, meneliti masing-masingi dua desa di Kabupaten Nganjuk dan Garut, dan mereka menemukan fakta bahwa bansos dari pemerintah dimanfaaatkan secara nyata oleh petahana, dengan tujuan untuk pencitraan petahana, dan itu terbukti sukses untuk mempertahankan petahana. (ba)