Duh, Pulau di Kepulauan Seribu Diperjualbelikan

Jakarta,Hanter – Kasus penjualan pulau kembali merebak. salah satunya pulau Patolaran Barat yang berlokasi di kepulauan Seribu Jakarta Utara.(4/4)

Berdasarkan informasi dari www.bless property.com dijual pulau di kepulauan Seribu dengan luas 16.800 m2 senilai Rp20 M. Pulau yang lokasinya berdekatan dengan pulau Matahari ini, sangat menjanjikan untuk investasi dibidang pariwasata maupun dijadikan private island.

Sementara itu, dalam situs tersebut penjual juga melengkapi beberapa dokumennya seperti kelengkapan akte girik pemilik, surat keterangan riwayat tanah, surat pernyataan kepemilikan tanah, Surat PBB, NJOP, Peta Pulau, Nomor Persil, Surat pernyataan hibah tanah dan surat keterangan tidak ada sengketa.

Sejak diterapkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah peristiwa jual beli pulau seperti itu memang masih menjadi masalah klasik akibat belum tuntasnya persoalan kewenangan antara daerah dan pusat pasca Undang-Undang otonomi daerah. Padahal, kalau menyangkut masalah kepulauan yang di dalamnya terkait aspek pertahanan, seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Bila praktik penjualan pulau benar terbukti, hal ini sangat membahayakan, karena dari segi pertahanan, penjualan pulau ini dapat merusak keutuhan wilayah dan merugikan kedaulatan negara.

Dengan berlakunya UU Otonomi Daerah bukan berarti Pemda memiliki hak mutlak atas wilayah tersebut, dan seenaknya memperjualbelikan pulau-pulau di wilayahnya, sebab dalam hukum internasional, jual beli pulau tidak dikenal.

Bupati Kepulauan Seribu Asep Syarifuddin mengaku, pihaknya tidak mengetahui adanya jual beli pulau seperti beredar di situs internet. Namun, jika itu terjadi pihaknya akan membatalkan terjadinya proses jual beli tersebut.

Lebih lanjit Asep Syarifudin mengaku, sebelum dirinya menjabat , telah ada beberapa orang berduit yang telah memiliki pulau di kepulauan seribu. pihaknya telah bertemu dengan para pemilik pulau. Asep menghimbau para pemilik untuk mengganti akta jual beli (AJB) pulau dengan surat kepemilikan.

Jika pulau pribadi itu dibangun tempat peristirahatan, para pemilik harus melengkapi izin mendirikan bangunan (IMB), analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), surat izin penunjukan dan penggunaan tanah (SIPPT) dan izin pendukung lain. “Pada dasarnya pemerintah kabupaten tidak akan mempersulit perizinan. Sepanjang untuk pembanguan pulau dan kebaikan masyarakat kepulauan seribu,” kata Bupati yang dikenal tegas ini.

Lebih jauh Asep menegaskan, pihaknya akan mengambil alih pulau yang tidak dimanfaatkan. Bahkan, dirinya bersedia mencarikan investor bagi pulau yang menganggur. Sejauh ini, ada 27 pulau pribadi dan 11 pulau penduduk dari 108 pulau di Kepulauan Seribu.

” Hingga saat ini Pemkab sendiri masih melakukan inventarisasi lebih lanjut terkait pulau yang dimiliki perseorangan,” kata Bupati yang sering menhatam Al-quran ini.(hd)